Zawiyahnews | Opini - Pandemi virus corona telah memasuki babak baru di bangsa ini. Sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, kita semua bertahan dengan melakukan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Banyak pengamat mengatakan, kita sedang melawan musuh yang tak kasat mata. Oleh karena itu, mau tak mau, suka tidak suka semua harus mendisiplankan diri untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan sembari menunggu vaksin datang.
Alhasil, setelah 10 bulan menunggu, pemerintah memutuskan untuk membeli vaksin dari perusahaan vaksin raksasa Tiongkok China, Sinovac. Walau vaksin ini diketahui masih dalam proses uji fase klinis tahap tiga, pemerintah tetap bersikukuh untuk menggunakannya.
Sejarah dan Manfaat Vaksin
Vaksin pertama kali dikembangkan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner yang berhasil melakukan inokulasi bahan yang didapatkan dari nanah cowpox (cacar sapi) kepada pasien untuk mencegah cacar. Kemudian ada nama Louis Pasteur yang berhasil menemukan vaksin rabies pada akhir abad 19. Secara singkat, pada tahun 1900 telah dikenal 5 jenis vaksin untuk manusia yaitu vaksin cacar, rabies, kolera, thipoid dan pes.
Di Indonesia sendiri, sejarah imunisasi dimulai dengan imunisasi cacar (1956), imunisasi campak (1963), imunisasi BCG untuk tuberculosis (1973), imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil (1974) imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) pada bayi (1976), polio (1981), campak (1882), hepatitis B (1997), hingga inisiasi imunisasi Haemophilus Influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen.
Skema Vaksinasi Nasional di Indonesia
Sejauh ini telah ada 5 vaksinasi dasar yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan semua diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Diantaranya adalah Vaksin Hepatitis B, BCG, Polio, DPT/Hb, dan Measles Rubella (MR). Manfaat vaksinasi ini tentu telah banyak menyelamatkan jutaan nyawa penerus tongkat estafet bangsa Indonesia. Anda bisa mendapatkan pada fasilitas kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas terdekat tempat anda tinggal.
Lalu bagaimana dengan skema vaksinasi massal covid-19?
Road Map pelaksanaan vaksinasi covid-19 oleh pemerintah, ditargetkan 70% penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin, dimulai pada bulan Januari 2021. Kira --kira ada 160 juta orang yang berada di rentang usia 18-59 tahun akan mendapatkan suntikan vaksin. Jika dikalkulasikan pada tahun 2021 total masyarakat Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, maka hanya ada sekitar 59,2% yang akan terjangkau vaksin. Dari sisi pembiayaan sendiri, presiden Joko Widodo mengaku akan memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Simpang siur masalah vaksin gratis atau mandiri tentu paling banyak menarik minat publik. Banyak yang menolak bila pemerintah melakukan komersialiasi terhadap vaksin tersebut, mengingat kebijakan itu jelas bertolak dan melawan perintah konstitusi. Namun permasalahan utama dari skema vaksinasi ini adalah mampukah pemerintah mencapai herd immunity 60-70% (kekebalan kelompok) dari total jumlah populasi Indonesia.
Kekebalan Kelompok merupakan target utama yang harus dicapai oleh program vaksinasi nasional. Mengapa? Sebab jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak dengan wilayah kerja yang sangat luas. Program vaksinasi ini tentu akan sangat dipengaruh oleh tiga hal utama yaitu:
1. Ketersedian jumlah vaksin
Dalam kondisi yang tidak biasa ini, pelibatan semua pihak tentu penting untuk mendukung akselerasi vaksinasi. Dari hulu ke hilirnya misalnya, pemerintah mulai menggandeng pihak swasta untuk memenuhi jumlah dosis vaksin yang dibutuhkan dalam mensukseskan program ini diantaranya dengan membagi konsorsium industry farmasi yang memproduksi vaksin.
Sejauh ini, hanya ada satu BUMN farmasi yang bermain pada sektor produksi vaksin yaitu BioFarma. Melansir dari pemberitaan, pemerintah berencana akan mengajak serta industri farmasi dari sektor swasata untuk menmproduksi vaksin covid-19. Kebijakan sharing ini tentu akan membantu kesiapan pemenuhan jumlah vaksin sehingga mampu mencukupi kebutuhan dilapangan. Sehingga stock maupun buffer stock vaksin aman dan terkendali dari segi jumlah.
2. Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan adalah salah satu tonggak pilar dari percepatan vaksinasi. Vaksin sinovac yang saaat ini sedang diproduksi diketahui akan diberikan melalui suntikan pada lengan atas. Tentu dibutuhkan nakes yang berpengalaman dan berkualitas serta didukung oleh jumlah yang cukup. Oleh karena itu, sanggupkah nakes yang saat ini dimiliki oleh pemerintah mampu bekerja untuk memberikan suntikan vaksin c-19 kepada masyarakat?
Dari pertanyaan ini tentu, saya selaku nakes yang bekerja di Puskesmas akan secara jujur mengatakan tidak. Sebab jumlah nakes yang saat ini bekerja difasilitas kesehatan milik pemerintah (ASN maupun Non ASN) belum mencukupi angka kebutuhan ideal. Data menunjukan Mayoritas tenaga medis, sekitar 98,9% ada di Pulau Jawa. Dokter dan perawat yang bertugas di luar Jawa hanya 1,1% atau 1.787 orang (Litbang Kompas). Tidak hanya jumlah, nakes yang berada dilapangan juga harus mengatur jadwal untuk menjangkau daerah terluar dan memiliki akses yang sulit.
Disinilah lagi-lagi peran swasta bisa dimanfaatkan. Dengan adanya pelibatan swasta melalui rumah sakit-rumah sakit yang ada, masyarakat yang umumnya tinggal diperkotaan, khususnya didaerah yang menjadi zona merah bisa melakukan vaksinasi dirumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu pelibatan peran serta relawan juga sangat dibutuhkan.
3. Teknis Pelaksanaan
Sejauh ini, selama saya mengikuti kegiatan vaksinasi di Posyandu dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pemberiannya telah dilaksanakan dengan teknis yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan. Anak-anak yang akan divaksin, biasanya bisa datang pada jadwal Posyandu Bayi Balita dan Pihak nakes akan mengunjungi anak ke sekolah masingmasing.
Namun untuk permasalahan vaksinasi covid ini, dari segi rentang usia 18-52 rata-rata merupakan kelompok usia produktif alias pekerja. Dititik ini, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk mendisiplinkan masyrakatnya pada saat penyelenggaran vaksin. Tentu harus ada jadwal yang disiapkan untuk orang perorang agar target vaksin bisa menyentuh angka yang disasar.
Pendekatan lain yang bisa dilakukan adalah melakukan vaksinasi diarea-area publik, tentunya dengan melakukan protokol kesehatan, misalnya di Mall, Kampus, Pasar, Sekolah, Rumah Ibadah dan tempat-tempat umum lainnya. Pemerintah juga harus membuat kanal yang bisa diakses secara daring agar terjadi fungsi pengawasan target vaksinasi sehingga peta jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dan belum dapat terus terpantau.
Program vaksinasi nasional pandemi covid 19 bisa berjalan sukses bila pemerintah, swasta dan masyarakat turut serta melaksanakan fungsinya masing-masing. Vaksin yang tersedia secara gratis harus dibayar lunas dengan mencapai herd immunity yang ditargetkan. Niscaya pandemi akan perlahan sirna dan kita semua akan kembali ke fase dimana virus covid 19 belum ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar