 |
| Ilustrasi: Google |
Opini-Indonesia
menginformasikan kasus pertama infeksi corona penyebab Covid-19 pada awal Maret
2020. Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai
ringan hingga berat, seperti Common Cold atau flu dan penyakit serius,
seperti MERS dan SARS.
Pandemi
Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia yang mana banyak negara terserang
penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup
tinggi. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi
juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus Covid-19. Mulai dari harga
barang naik, terjadinya pemutusan kerja secara sepihak sehingga pengangguran
meningkat dan lain-lain.
Pandemi
tidak hanya menghantam ekonomi lapisan masyarakat di perkotaan, tapi juga di
perdesaan. Ketika krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga atau buffer.
Hal itu menyebabkan terjadi perpindahan penduduk dari kota ke desa atau
ruralisasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pandemi harus
jadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, mereformasi strategi
besar transformasi ekonomi desa.
Ada
beberapa hal yang Presiden Joko Widodo minta jadi perhatian. Pertama dalam
jangka pendek, semua skema jaring pengaman sosial seperti PKH, Bansos Tunai, BLT
Desa betul-betul dipastikan tepat sasaran, berjalan efektif. Pastikan diterima
oleh masyarakat di desa terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan. Begitu
juga pelaksanaan padat karya tunai di desa sehingga bisa mengurangi beban
masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, ataupun
berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kedua, ia meminta semua kementrian
jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak
terpadu, sehingga hasilnya tidak terlihat uotcomenya. Ketiga, memperkuat daya
ungkit desa, ia mengatakan tiap desa perlu mengembangkan potensi desa, potensi
lokalnya baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada
di desa.
Ralph
menilai langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi belanja
produktif di sektor kesehatan, Bansos, dan dukungan terhadap industri dianggap
tepat.
“bantuan
sosial penting agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapat tidak
jatuh dalam jurang kemiskinan. Sebab, tanpa program tersebut, kami memprediksi
sebanyak 5,5-8 juta masyarakat Indonesia akan masuk ke dalam garis kemiskinan.
Namun, penting agar program tersebut diberikan tepat sasaran, data
memperlihatkan bahwa penyaluran program PKH dan kartu sembako sudah sesuai,
tetapi efektivitas penyaluran BLT desa dan kartu pra kerja masih perlu
ditingkatkan terutama menghilangkan aspek-aspek yang memperlambat
pencairan”jelasnya.
Ia
juga menambahkan upaya Indonesia untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur
perlu dilanjutkan sebab hal tersebut merupakan strategi kunci dalam pemulihan
ekonomi paska pandemi. Selain itu, meratakan kurva utang juga perlu dilakukan
sebab pembayaran bunga yang meningkat akan mengurangi ruang fisikal.
Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menyediakan
alokasi anggaran bagi masyarakat dan pemulihan usaha terutama Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dan usaha-usaha lainnya sebagai bentuk penangulangan pandemi Covid-19.
Untuk program padat karya pemerintah langsung berikan bantuan dalam bentuk
bantuan produktif UMKM.
Menko
perekonomian menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada Tahun 2021
sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ketersediaan vaksin
akan meningkatkan optimis pemulihan. Lebih lanjut, Menko menyampaikan strategi
kebijakan akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian yaitu
konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
“Pemerintah
terus mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) pada Tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 Triliun atau sekitar USD
49,6 Miliar. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan
sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain
itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan
lapangan kerja” kata Menko Air Langga.
Wakil
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamen PDTT) Budi
Arie Setiadi memaparkan prioritas pengumuman dana desa 2021 dengan
mempertimbangkan pandemi Covid-19.
Tiga fokus anggaran dana desa tahun 2021, pertama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan reritalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan desa wisata, peningkatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Terakhir adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman Covid-19. Pemanfaatan dana desa dalam pandemi Covid-19 ini diarahkan ke BLT dana desa untuk 8.045 keluarga atau 39.263.802 jiwa.
“program padat karya tunai desa dirasakan manfaatnya sebanyak 3.298.041 jiwa” kata Wamen Budi Arie.Total penerima manfaat langsung dana desa 2020 per 30 desember 2020 sebanyak 42.753.453 jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah.Kemendes PDTT memprogramkan Sustainable Development Goals (SDGs) desa yang berisi 18 poin yang sejalan dengan SDGs Nasional. “target-target kita, ada desa tanpa kemiskinan, kelaparan, keterlibatan perempuan, air bersih, dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi desa yang merata”imbuhnya.
Ia
mengatakan dengan disatukannya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, maka BUMDes
menjadi badan hukum. BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat
terus-menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Fungsi BUMDes adalah
konsolidasi dan pemasaran produk desa. Menurutnya, pengembangan BUMDes menjadi
salah satu upaya penting dalam rangka rebound ekonomi desa tahun ini.
Berbagai
upaya penanggulangan pemerintah dari dampak ekonomi masyarakat desa di masa
pandemi Covid-19. Upaya-upaya tersebut sudah tepat untuk masyarakat desa.
Masyarakat desa juga harus turut membantu pemerintah dalam melakukan upaya
penganggulangan dari dampak ekonomi masyarakat desa di masa pandemi Covid-19.
Misalnya dalam penggunaan dana BLT desa harus sesuai kebutuhan, dan tidak
adanya kecurangan dalam bentuk apapun.
Presiden
juga berpesan agar desa juga di gotong untuk bekerjasama antar desa agar masuk
ke rantai pasok (supply chain) yang lebih luas sehingga pelaku usaha di
desa bisa naik kelas (upscaling).
Untuk
memulihkan ekonomi masyarakat desa di masa pandemi Covid-19, masyarakat juga
harus meningkatkan daya jual beli agar pertumbuhan ekonomi membaik. Ekonomi
akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam
menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang
tinggi.
Pemberian bantuan dalam bentuk apapun oleh pemerintah harus direalisasikan dengan baik oleh masyarakat desa. Agar masyarakat desa tidak mengalami kemiskinan akibat dampak masa pandemi Covid-19 dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.
Penulis : Fauziana, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar