 |
| Doc. (Zawiyah News/Erika Maharani). |
Mencuatnya isu tersebut salah satunya karena Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, digadang-gadang menjadi kandidat cawapres Prabowo Subianto.
Jalan Gibran menjadi cawapres juga dimuluskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan penambahan klausul "berpengalaman menjadi kepala daerah" sebagai syarat capres dan cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Lantas, bagaimana pendapat dosen serta mahasiswa di IAIN Langsa mengenai praktik dinasti politik di Indonesia?
Dosen pemikiran politik islam IAIN Langsa Yogi Febriandi memberi tanggapan akan hal tersebut, menurutnya perbuatan yang dilakukan Jokowi ini adalah cara agar tetap berkuasa di Indonesia dengan mencalonkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Ini, lanjut Yogi, bukanlah suatu permasalahan besar, karena dalam dunia politik itu sudah biasa terjadi.
"Jika kita melihat apa yang dilakukan Jokowi untuk memuluskan anaknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi selaku paman Gibran. Sangat kental nuansa upaya keluarga Jokowi untuk tetap berkuasa di Indonesia melalui Gibran. Tidak aneh karena ini merupakan wajah politik di Indonesia. Jika kita perhatikan orang-orang yang orang tuanya duduk sebagai pejabat publik, anaknya sudah pasti berada dalam lingkungan yang sama dengan orangtuanya,” ujarnya.
Yogi menegaskan bahwa jika gibran menjadi cawapres yang termuda di antara lainnya bukanlah menjadi suatu permasalahan, karena di dunia politik membicarakan bagaimana strategi yang mereka buat agar banyak suara yang di dapat. Tetapi menurut Yogi, gibran tidak etis untuk menjadi cawapres karena itu hanya demi kepentingan perpanjang jabatan Jokowi.
"Gibran berada di dalam barisan Prabowo adalah bagian dari strategi Prabowo untuk mendapatkan suara pendukung Jokowi yang memang jumlahnya banyak. Prabowo berkali-kali kalah dan ini adalah kesempatan terakhir Prabowo dan dia berusaha untuk mengambil suara yang cukup potensial dan kekuarga Jokowi adalah keluarga yang cukup dekat dengan kalangan anak muda,” jelas Yogi.
“Menurut saya, Gibran tidak etis untuk maju karena memang ini sangat politis demi keperpanjangan masa Jokowi. Merubah aturan konstitusi dengan sangat cepat, agar seseorang yang awalnya tidak sah mengikuti pencalonan dan sekarang bisa mencalon itu sangat tidak etis,” lanjut Yogi.
Yogi memberikan solusi kepada kita dalam memilih capres dan cawapres kedepannya untuk melihat visi dan misi yang mereka cantumkan akan di realisasikan kedepannya atau tidak.
Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, M.Fauzi juga turut memberikan tanggapan mengenai dinasti politik pilpres 2024. Menurutnya putusan yang dikeluarkan MK terkait batas usia minimum mencalonkan sebagai capres dan cawapres tidak salah, namun hanya saja waktunya tidak sesuai.
"Keputusan Mahkamah Konstitusi gak salah, tapi momentumnya yang gak pas. Coba putusan itu dilaksanakan 2 atau 3 tahun yang lalu, gak akan seramai ini,” ujar Fauzi.
Oleh: Jenaika Eka Putri, Salsabila Difa
Editor: Erika Maharani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar